Ke Mahfud MD, Gibran Jelaskan Perbedaan Menaikkan Rasio Pajak dan Menaikkan Penerimaan Pajak

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 23 Desember 2023 - 10:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh KPU RI di JCC Senayan, Jakarta. (dok. Tim Media Prabowo-Gibran)

Acara Debat Calon Wakil Presiden yang digelar oleh KPU RI di JCC Senayan, Jakarta. (dok. Tim Media Prabowo-Gibran)

HELLOCIANJUR.COM –  Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab tegas pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1 Mahfud MD.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu terkait pajak dalam Debat kedua cawapres yang diselenggarakan di JCC, Jumat 22 Desember 2023.

Pada segmen itu, Mahfud MD bertanya perihal bagaimana strategi Gibran untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23%.

Menurut Mahfud, kebijakan ini tak efektif karena orang yang mengambil insentif pajak saja tak banyak.

Gibran kemudian menjelaskan beda menaikkan rasio pajak dan menaikkan penerimaan pajak.

Baca artikel lainnya di sini : Tanya Cak Imin Soal SGIE dan Ditanya Balik, Gibran Rakabuming Raka: Maaf Kalau Pertanyaannya Sulit

“Itu beda, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak?”.

“Saya sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung oleh presiden”.

“Sehingga memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” ujar Gibran.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Bergembira Ria Main Air bersama Anak-anak Saat Resmikan Titik Air Bersih di Kuningan

Ia pun menganalogikan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran tidak ingin berkebun di situ-situ saja dengan melakukan ekstensifikasi.

“Kita akan memperluas kebun, kita tanami, kita buka dunia,” sebut Gibran. Saat ini, penduduk Indonesia yang memiliki NPWP baru 30% saja dari 275 juta penduduk Indonesia.

“Tapi pajak [yang] tak memberatkan. Pengusaha dengan omzet Rp 500 juta pajaknya 0%, utang KUR Rp 200 juta tidak ada agunan,” kata Gibran.

“Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin perluas kebun binatangnya, kita tanami binatangnya, kita gemukkan, artinya apa?”.

“Kita lakukan intensifikasi, saya tau, pasti pada negthink (negative thinking), yang dibawah omset 500 juta pajaknya nol”.

“Pengen modal 200jt KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak.”

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Besarnya dominasi pajak dalam penerimaan negara memang tidak sebanding dengan rasio pajak.

Rasio pajak Indonesia masih rendah, tak seimbang dengan produk domestik bruto (PDB) yang trennya meningkat.

Rasio pajak terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan pajak secara kolektif dan PDB pada periode yang sama.

Hitungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rasio pajak Indonesia di level 10,1%.

“Kita akan bentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung Presiden, sehingga akan memudahkan koordinasi”.

“Dengan Kementerian-Kementerian lain dan fokus pada penerimaan saja tidak pada pengeluaran,” jelas Gibran.

Di antara negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Berdasarkan hitungan OECD, Indonesia sejajar dengan Laos dengan rasio pajak 10,1%.

Di kawasan yang sama, rasio pajak tinggi adalah Kamboja sebesar 20,2%, Vietnam 15,8%, Thailand 15,5% dan Filipina 15 persen.***

Berita Terkait

Airlangga Hartarto Sebut Ridwan Kamil Sudah Pasang Baliho OTW to Jakarta, Isyarat RK Maju di Pilkada Jakarta
Ilham Akbar Habibie Diusung Partai NasDem Sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur untuk Pilkada Jabar
Soal Dukungan Partai Gerindra untuk Ridwan Kamil di Pilkada Gubernur Jakarta 2024, Ini Tanggapan Golkar
Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024
Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP
Sebut Prabowo Presiden, Ahmad Muzani: Kita Tetap Butuh Dukungan Rakyat dan Parpol Penuhi Janji Politik
Di Kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo Sambut Sambut Hangat Kedatangan Surya Paloh
Partai Golkar Tugaskan Ridwan Kamil Maju Sebagai Bakal Calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:39 WIB

Prabowo Dìharapkan ke Tiongkok Usai Dilantik Jadi Pesiden, Luhut: Ada Beberapa Agenda yang Mereka Usulkan

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:47 WIB

Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain, Kata Prabowo

Jumat, 7 Juni 2024 - 11:28 WIB

Prabowo Subianto Laporan Kunker di Singapura ke Presiden Jokowi Soal Gaza hingga Ukraina

Jumat, 31 Mei 2024 - 13:20 WIB

Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:26 WIB

Persoalan Kuntit Menguntit Diselesaikan Kapolri dan Jaksa Agung di Istana Negara, Begini Duduk Perkaranya

Rabu, 29 Mei 2024 - 19:58 WIB

Dari Total 32,9 Juta Populasi Lansia, Sebanyak 53,93 Persen Bekerja dan 0,70 Persen Pengangguran

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:07 WIB

Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi

Rabu, 22 Mei 2024 - 05:03 WIB

BNSP dan LSP Teken Surat Perjanjian Swakelola PSKK di Surabaya: Menuju Sertifikasi Kompetensi Berkualitas

Berita Terbaru