Alasan Kemenkeu Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jabar, Rahmady Effendy Hutahaean

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean. (Dok. bcpuwakarta.beacukai.go.id)

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean. (Dok. bcpuwakarta.beacukai.go.id)

HELLOCIANJUR.COM – Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean (REH).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan.

Direktur Humas Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Senin (24/5/2024).

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan,” kata Nirwala Dwi Heryanto.

Rahmady dibebastugaskan sejak 9 Mei 2024. Kementerian Keuangan mengambil keputusan tersebut guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas.

Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.

Dugaan tersebut bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017.

Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk.

Rahmady memberikan pinjaman uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen.

Namun, Wijanto mengaku menerima ancaman dari Rahmady dan istrinya soal uang pinjaman.

Andreas sebagai kuasa hukum Wijanto kemudian menelusuri kasus, yang berujung pada temuan mengenai LHKPN Rahmady.

Berdasarkan hasil penelusurannya, Rahmady melaporkan harta sebesar Rp3,2 miliar pada 2017.

Pun pada 2022, harta yang dilaporkan hanya sebesar Rp6,3 miliar. Sementara jumlah pinjaman yang diberikan kepada kliennya mencapai Rp7 miliar.

Di samping melaporkan ke KPK, Andreas juga menyambangi Kementerian Keuangan untuk meminta kepastian hukum.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Teksnews.com dan Topikpost.com

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Prabowo Sebut Pangan, Energi, dan Hilirisasi Sebagai Prioritas Pemerintahannya di Qatar Economic Forum
Bicara Soal Setiap Misi yang Dijalankan, Prabowo Subianto: Saya akan Berusaha Semaksimal Mungkin
Prabowo Bahas Kesuksesan Pesan Kampanye Sampai ke Masyarakat dalam Wawancara Eksklusif dengan Al Jazeera
Afriansyah Noor Dinilai Berhasil Meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan oleh UMKM Nahdliyin
Wamenaker RI Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh Lembaga Penasihat Adat
Sebanyak 828 Warga Dievakuasi, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Meletus
Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban
Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 08:28 WIB

Prabowo Sebut Pangan, Energi, dan Hilirisasi Sebagai Prioritas Pemerintahannya di Qatar Economic Forum

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:38 WIB

Alasan Kemenkeu Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jabar, Rahmady Effendy Hutahaean

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:07 WIB

Bicara Soal Setiap Misi yang Dijalankan, Prabowo Subianto: Saya akan Berusaha Semaksimal Mungkin

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

Afriansyah Noor Dinilai Berhasil Meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan oleh UMKM Nahdliyin

Jumat, 10 Mei 2024 - 20:30 WIB

Wamenaker RI Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh Lembaga Penasihat Adat

Rabu, 17 April 2024 - 15:45 WIB

Sebanyak 828 Warga Dievakuasi, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Meletus

Selasa, 16 April 2024 - 07:31 WIB

Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban

Minggu, 14 April 2024 - 09:07 WIB

Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru